Penerbitan surat keterangan tidak terbukti




Скачать 96.82 Kb.
НазваниеPenerbitan surat keterangan tidak terbukti
Дата конвертации25.12.2012
Размер96.82 Kb.
ТипДокументы



MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

( SOP )


TENTANG


PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERBUKTI


I. PENDAHULUAN


  1. Umum


Bahwa untuk kepastian hukum dan kelanjutan karier Personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri, namun dari hasil pengumpulan bahan keterangan oleh Paminal, pemeriksaan oleh Provos maupun sidang disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang bersangkutan dinyatakan tidak cukup bukti sebagaimana yang dituduhkan, maka perlu segera direhabilitasi untuk dipulihkan kembali hak-haknya sehingga personel dimaksud dapat melanjutkan kariernya kembali.


Rehabilitasi yang menjadi tugas Bagian Rehabilitasi Personel Divpropam Polri sebagaimana dirumuskan dalam peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 pasal 17 ayat (3) pada lampiran (f) yang berbunyi Bagrehabpers bertugas menyiapkan proses dan keputusan Rehabilitasi bagi Anggota/ PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri, sebagai realisasinya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT).


Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar dalam menyiapkan proses Rehabilitasi berupa penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).


  1. Dasar




  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;




  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi anggota Polri;




  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan tekhnis institusional peradilan umum bagi Anggota Polri;


d. Surat…..


2



  1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : R/ 653/ VIII/V2004/ Divpropam, tanggal 31 Agustus 2004 perihal Rehabilitasi bagi anggota/ PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin/ Kode Etik dengan Surat Keterangan Tidak Terbukti;




  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;




  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;




  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri;




  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah;




  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resor;




  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.




  1. Maksud dan Tujuan




  1. Maksud



Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengemban tugas Bagrehabpers Propam Polri baik di tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan dalam melaksanakan tugas Rehabilitasi berupa penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT).


  1. Tujuan


Adapun tujuannya agar terdapat kesamaan persepsi dan cara bertindak dalam melaksanakan tugas Rehabilitasi bagi personel Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, dari tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan.


  1. Ruang Lingkup


Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) ini meliputi pokok-pokok rehabilitasi dan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Kewilayahan.


5. Pengertian…..


3



  1. Pengertian-pengertian


Untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini maka perlu dituliskan beberapa pengertian sebagai berikut:


  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri;




  1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian;




  1. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah unsur pengawas pimpinan dalam bidang pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;




  1. atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin yang selanjutnya disebut Ankum adalah yang karena jabatannya diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya;




  1. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan satuan landasan etika atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri;




  1. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi serta pelanggaran lain sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan;




  1. pelanggaran disiplin adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri karena melanggar sumpah/janji jabatan, Peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003);




  1. pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri;




  1. terduga pelanggar adalah setiap personel Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;



j. pelanggar…..


4



  1. pelanggar adalah setiap personel Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri melalui sidang disiplin dan/atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;




  1. laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri;




  1. pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran disiplin yang merugikan dirinya;




  1. disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan Polri;



  1. peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri;



  1. pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;



  1. sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri;



  1. hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui sidang disiplin;



  1. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri yang tugas atau jabatannya berada di lingkungan Polri dan atau yang bertugas di luar Polri atas penugasan dari Kapolri;



  1. rehabilitasi adalah program/proses pembinaan untuk membantu memulihkan personel yang memiliki permasalahan dibidang kedisiplinan dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia;



  1. Bagian Rehabilitasi Personel yang selanjutnya disingkat Bagrehabpers adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadivpropam Polri;



u. anggota…..


5



  1. anggota Polri yang bermasalah adalah anggota Polri yang memiliki suatu permasalahan yang harus diselesaikan.



  1. Tata Urut



Untuk mempermudah penelaahannya, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun berdasarkan Tata Urut sebagai berikut:

  1. PENDAHULUAN




  1. PENGGOLONGAN




  1. PELAKSANAAN




  1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

  2. ADMINISTRASI




  1. PENUTUP


II. PENGGOLONGAN


  1. Pokok-pokok Rehabilitasi;




  1. mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT).



III. PELAKSANAAN


  1. Pokok-pokok Rehabilitasi




  1. Tujuan Rehabilitasi




  1. Agar setiap personel Polri menyadari akan hak dan kewajibannya;




  1. memulihkan nama baik personel Polri yang dilaporkan oleh masyarakat karena diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan oleh Paminal, pemeriksaan oleh Provos dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri serta sidang disiplin yang dilakukan oleh Ankum yang bersangkutan dengan keputusan tidak terbukti melakukan pelanggaran;




  1. personel Polri memperoleh kembali hak-haknya dan dapat melanjutkan kariernya di Kepolisian.




  1. Azas-azas Rehabilitasi


Agar tujuan Rehabilitasi dapat tercapai, maka pelaksanaannya berdasarkan pada azas-azas:


1) Azas…..


6



  1. Azas Kesatuan.


Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap personel Polri merupakan bagian dan rangkaian untuk pembinaan karier di Kepolisian.


  1. Azas Manfaat.


Pelaksanaan Rehabilitasi dapat bermanfaat bagi personel Polri di kesatuan Polri maupun di masyarakat.


  1. Azas Prioritas.


Karena menyangkut nama baik dan pembinaan karier personel Polri, maka pelaksanaan dapat diprioritaskan, sehingga personel Polri dimaksud dapat melanjutkan kariernya di Polri.


  1. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT)




  1. Dasar


Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) berdasarkan pada:


  1. Adanya laporan tidak terbukti hasil penyelidikan/ pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari Paminal;




  1. Adanya surat keterangan tidak cukup bukti hasil penyidikan/ pemeriksaan berupa surat perintah penghentian pemeriksaan/ penyidikan dari provos;




  1. Adanya laporan tidak terbukti hasil sidang disiplin dari Ankum terduga pelanggar atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.




  1. Persyaratan proses Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT)


Persyaratan proses Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) yang harus dilengkapi:


  1. Pada tingkat penyelidikan dari Paminal harus dilengkapi dengan laporan hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang menyatakan tidak cukup bukti;




  1. pada tingkat pemeriksaan dari Provos meliputi:




  1. Surat permohonan dari Ankum;




  1. resume hasil pemeriksaan, dan




  1. Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;


d) Daftar…..


7



  1. Daftar penilaian personel, model Sistem Manajemen Kinerja (SMK);




  1. Daftar Riwayat Hidup Singkat.




  1. pada tingkat pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri meliputi:




  1. Surat permohonan dari Ankum;




  1. risalah sidang (Komisi Kode Etik Profesi Polri), dan;




  1. keputusan sidang yang menyatakan terperiksa tidak terbukti;




  1. daftar penilaian personel, model Sistem Manajemen Kinerja (SMK);


e) daftar riwayat hidup.

4) pada tingkat persidangan Ankum, meliputi:


  1. Surat permohonan dari Ankum;




  1. Laporan hasil sidang atau risalah sidang disiplin;




  1. keputusan sidang yang menyatakan terperiksa tidak terbukti;




  1. daftar penilaian personel, model Sistem Manajemen Kinerja (SMK);


e) daftar riwayat hidup.



  1. Penanda tanganan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT)




  1. Pada Tingkat Mabes Polri




  1. Personel Polri yang berpangkat Pati dan Kombes Pol oleh Wakapolri;




  1. personel Polri yang berpangkat AKBP, Kompol dan Pama oleh Kadivpropam Polri;




  1. personel Polri yang berpangkat Bintara oleh Kabagrehabpers Divpropam Polri.




  1. Pada Tingkat Kewilayahan




  1. Personel yang berpangkat Pamen dan Pama di lingkungan Polda dan Kewilayahan oleh Kapolda;


b) personel…..


8



  1. personel yang berpangkat Bintara di lingkungan Polda dan Kewilayahan oleh Kabidpropam.




  1. Pendistribusian Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT)


Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya diterbitkan oleh Bagrehabpers dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani, diantaranya:


    1. Pada Tingkat Mabes Polri:


Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) didistribusikan kepada personel terduga pelanggar, dengan tembusan Kapolri, Irwasum Polri, Kadivpropam Polri, Kadivkum Polri, Para Karo Divpropam Polri dan Kasatker pemohon.


2) Pada Tingkat Kewilayahan:


Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) didistribusikan kepada personel terduga pelanggar dengan tembusan Kapolda, Irwasda, Kabidkum, Kabidpropam, dan Kasatker pemohon.


  1. Pelaksanaan




  1. Tingkat Mabes.




  1. Kepala Bagian Rehabilitasi Personel (Kabagrehabpers) Divpropam Polri menerima surat yang sudah didisposisi Kadivpropam Polri yang bersumber dari:




  1. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri tentang laporan hasil pulbaket tidak cukup bukti adanya tuduhan kepada personel Polri yang melakukan Tindak Pidana, pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri;




  1. Kepala Biro Provos (Karoprovos) Divpropam Polri tentang penghentian pemeriksaan terhadap personel Polri yang dituduh melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri karena tidak cukup bukti;




  1. Kepala Biro Pertanggung Jawaban Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri tentang hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan keputusan tidak terbukti;




  1. Ankum pada Satker di lingkungan Mabes Polri tentang hasil sidang disiplin yang diputuskan tidak terbukti dan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT).



b) Kepala.....


9



  1. Kepala Bagian Rehabilitasi Personel (Kabagrehabpers) Divpropam Polri menindaklanjuti disposisi Kadivpropam Polri dengan meneliti keabsahan surat-surat dimaksud dan lampirannya, meliputi:




  1. Surat dari Biro Paminal dengan melampirkan hasil lidik/ pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dengan kesimpulan tidak terbukti;




  1. surat dari Biro Provos tentang penghentian pemeriksaan dengan lampiran;




  1. Laporan kemajuan hasil pemeriksaan/ resume hasil pemeriksaan;




  1. Surat Keputusan Penghentian Pemeriksaan;




  1. Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3).




  1. Surat dari Biro Wabprof tentang hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diputuskan bahwa personel Polri (terduga pelanggar) yang telah disidangkan tidak cukup bukti, dengan lampiran:




  1. Risalah Sidang Kode Etik Profesi Polri;




  1. Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan tidak terbukti bersalah.




  1. Surat dari Ankum terduga pelanggar tentang hasil sidang disiplin yang diputuskan tidak terbukti, dengan lampiran:




  1. Surat permohonan dari Ankum;




  1. laporan risalah sidang disiplin;




  1. Surat Keputusan Sidang yang memutuskan terduga pelanggar tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin;




  1. Daftar Penilaian Personel terduga pelanggar, model Sistem Manajemen Kinerja (SMK);




  1. Daftar Riwayat Hidup terduga pelanggar.




  1. Setelah Kabagrehabpers meneliti surat dan lampirannya, maka diteruskan ke Kasubbag Reglittap dengan disposisi:




  1. Bila berkas sudah lengkap: agar segera diproses penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT);


(2) bila.....


10



  1. bila berkas belum lengkap: buat surat ke alamat pemohon dan mintakan kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi.




  1. Kasubbag Reglittap menindaklanjuti disposisi Kabagrehabpers:




  1. Bila masih ada kekurangan, maka dibuatkan surat kepada pemohon untuk memberitahukan kekurangan persyaratan yang diperlukan dan segera dikirim kembali;




  1. bila sudah lengkap persyaratannya, maka dibuatkan konsep Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) yang akan diajukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kepangkatan personel Polri yang nama, pangkat dan NRPnya tercantum dalam konsep SKTT dengan Nota Dinas sebagai surat pengantar:




  1. Bila personel Polri yang namanya tercantum dalam SKTT berpangkat Pati dan Kombes Pol yang akan ditandatangani oleh Wakapolri, maka konsep surat harus ada koreksi dan legalitas dari Kabagrehabpers, Kabagrenmin, Kasetum Polri dan Kadivpropam Polri;




  1. bila personel Polri yang namanya tercantum dalam SKTT berpangkat AKBP, Kompol dan Pama yang akan ditandatangani oleh Kadivpropam Polri, maka konsep surat harus ada koreksi dan legalitas dari Kabagrehabpers dan Kabagrenmin Divpropam Polri;




  1. bila personel Polri yang namanya tercantum dalam SKTT berpangkat Bintara yang akan ditandatangani oleh Kabagrehabpers Divpropam Polri, maka konsep surat harus ada koreksi dan legalitas dari Kaurmin dan Kasubbag Reglittap Bagrehabpers Divpropam Polri.




  1. Konsep Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) yang akan dihadapkan kepada Wakapolri maupun Kadivpropam Polri untuk ditandatangani, disertai dengan surat pengantar yang berisi penjelasan singkat permasalahannya dan hasil penelitian kelengkapan persyaratan permohonan SKTT dan mohon tandatangan;


(4) konsep.....


11



  1. konsep SKTT dimasukkan ke dalam Stopmap yang bertuliskan rahasia dengan melampirkan catatan persyaratan yang sudah lengkap.




  1. Kabagrehabpers memonitor konsep SKTT yang dihadapkan kepada Wakapolri maupun Kadivpropam Polri, bila sudah ditandatangani maka dalam waktu 3 (tiga) hari harus sudah diterima oleh Ankum maupun personel yang bersangkutan;




  1. Kabagrehabpers memerintahkan Kasubbag Reglittap untuk meregistrasikan SKTT yang sudah diserahkan pada Ankum maupun personel yang bersangkutan dan mengarsipkan dengan tertib;




  1. Kabagrehabpers memastikan bahwa Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) sudah diterima oleh Ankum maupun personel yang bersangkutan secara lisan atau tertulis;




  1. Tingkat Kewilayahan



  1. Tingkat Polda




  1. Kabidpropam menerima surat yang sudah didisposisi oleh Kapolda tentang permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) yang bersumber dari:




  1. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda tentang hasil pulbaket/ penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh personel Polri tidak cukup bukti;




  1. Kasubbidprovos Bidpropam Polda tentang hasil pemeriksaan terhadap personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri yang tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dan tidak cukup bukti;




  1. Kasubbidprofesi Bidpropam Polda tentang hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan keputusan tidak cukup bukti;




  1. Ankum terduga pelanggar pada satker di lingkungan Polda tentang laporan hasil sidang disiplin yang diputuskan tidak terbukti dan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT);


(2) Kabidpropam.....


12



  1. Kabidpropam meneliti kembali persyaratan dan lampirannya kemudian diteruskan pada Kasubbagrehabpers dengan disposisi untuk diproses;




  1. Kasubbagrehabpers menerima dan meneliti kembali kelangkapan persyaratan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti dimaksud, meliputi:




  1. Hasil penyelidikan/pulbaket dari Subbidpaminal Bidpropam Polda yang menyatakan tidak cukup bukti;



  1. Hasil pemeriksaan penyidik Subbidprovos Bidpropam Polda yang dihentikan karena tidak cukup bukti dengan kelengkapan lampiran:



  • Laporan kemajuan hasil pemeriksaan;

  • Surat Keputusan Penghentian Pemeriksaan;

  • Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan;




  1. Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan oleh Subbidprofesi Bidpropam Polda dengan keputusan tidak cukup bukti dengan kelengkapan lampiran:




  • Risalah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

  • Surat Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan calon pelanggar tidak terbukti bersalah.




  1. Hasil sidang disiplin maupun Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan di Satker Kewilayahan Polda diputuskan tidak terbukti bersalah dengan lampiran:




  • Surat permohonan dari Ankum;

  • Risalah sidang disiplin maupun siding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan tidak terbukti;

  • Surat Keputusan Tidak Cukup Bukti;

  • Daftar Penilaian Personel, model Sistem Manajemen Kinerja;

  • Daftar Riwayat Hidup terduga pelanggar;




  1. Bila sudah lengkap, Kasubbagrehabpers membuat Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) atas nama terduga pelanggar dan diajukan pada Kabidpropam untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;


(5) Kabidpropam.....


13



  1. Kabidpropam meneliti kembali konsep Surat Keterangan Tidak Terbukti dan bila sudah benar penulisannya, maka:




  1. Apabila personel Polri yang namanya tercantum dalam SKTT berpangkat Pamen dan Pama, selanjutnya Kabidpropam mebubuhkan paraf untuk legalitasnya, kemudian diajukan kepada Kapolda dengan Nota Dinas Kabidpropam untuk ditandatangani;




  1. apabila personel Polri yang namanya tercantum dalam SKTT berpangkat Bintara, selanjutnya Kasubbagrehabpers membubuhkan paraf untuk legalitasnya, kemudian diajukan kepada Kabidpropam untuk ditandatangani.




  1. Kasubbagrehabpers memberikan nomor pada SKTT yang sudah ditanda tangani dan dicatat dalam buku register penerbitan SKTT;




  1. Kasubbagrehabpers mengirimkan SKTT yang sudah ditandatangani kepada Ankum maupun yang bersangkutan dan mencatat dalam buku register;




  1. Kabidpropam memastikan kembali sudah atau belum diterimanya SKTT dimaksud pada Ankum dan yang bersangkutan sendiri secara lisan maupun tertulis;



  1. Tingkat Polrestabes/ Polresta dan Polres.




  1. Kasi Propam membuat laporan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas penyelidikan, penelitian dan proses penegakkan hukum atas laporan pengaduan, informasi terjadinya pelanggaran hukum personel Polri dengan hasil sebagai berikut:




  1. Tidak mengandung kebenaran/ tidak dapat dipertanggung jawabkan atas laporan/ informasinya;




  1. dihentikan penyidikan/ pemeriksaan dan telah diterbitkannya SP3 oleh penyidik/ pemeriksa personel yang bersangkutan (dilampirkan resume hasil pemeriksaan);




  1. telah disidangkan dan mendapatkan keputusan “bebas/ tidak terbukti” (dilampirkan laporan hasil sidang/ risalah sidangnya).


(2) Kapolres.....


14



  1. Kapolres selaku Ankum memberi perintah/ disposisi kepada Kasi Propam untuk menindaklanjuti permohonan penerbitan SKTT ke Polda;




  1. Kasi Propam Polres mengajukan konsep surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) untuk ditandatangani Kapolres, selanjutnya diajukan kepada Kapolda dengan melampirkan berkas hasil pemeriksaan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ Pemeriksaan (SP3) atau hasil keputusan sidang dengan vonis “bebas/ tidak terbukti” atas pelanggaran hukumnya, dilengkapi Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan daftar riwayat hidup (DRH) terduga pelanggar.



  1. setelah SKTT yang diterbitkan dari Polda dan diterima di Kewilayahan, selanjutnya Kapolres melalui Kasi Propam menyerahkan SKTT kepada terduga pelanggar.



IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN


Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rehabilitasi personel Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/ atau Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan sebagai berikut:


        1. Pada tingkat Mabes Polri.




    1. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Mabes Polri oleh Kadivpropam Polri dan pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Kabagrehabpers Divpropam Polri;




    1. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan:




          1. Pendataan laporan rutin tentang personel Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;




          1. memberikan arahan tekhnis terkait dengan penanganan personel Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;




          1. melaksanakan Supervisi terhadap pelaksanaan rehabilitasi personel Polri (terduga pelanggar);




          1. melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi personel Polri (terduga pelanggar) kepada Kapolri.



        1. Pada tingkat Kewilayahan.




          1. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kewilayahan oleh Kapolda dan pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Kabidpropam Polda;


b. Pengawasan.....


15



    1. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan:




              1. Pendataan laporan rutin tentang personel Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;




              1. monitoring dan pulbaket setiap terjadi kasus yang diduga melibatkan personel Polri;




              1. memberikan arahan tekhnis dan taktis terkait dengan penanganan personel Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;




              1. melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi personel Polri (pelanggar dan terduga pelanggar) kepada Kapolda dan Kadivpropam Polri.


V. ADMINISTRASI


1. Tata cara penyelenggaraan administrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk administrasi Polri;


2. format Surat Keputusan Rehabilitasi personel Polri yang telah melaksanakan hukumannya dan/ atau yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, dibuat sesuai dengan Petunjuk Administrasi Umum Polri.


VI. PENUTUP


Standar Operasional Prosedur penerebitan Surat Keterangan Tidak Terbukti ini untuk dipahami dan dipedomani oleh setiap personel pengemban tugas Bagrehabpers Propam Polri dalam proses penerbitan SKTT.


Ditetapkan di :

pada tanggal :


KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI


Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Ph.D.

INSPEKTUR JENDRAL POLISI

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconMerupakan spesies ikan dari jenis Pangasidae yang memiliki ciri-ciri umum tidak bersisik, tidak memiliki banyak duri, kecepatan tumbuhnya relatife cepat

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconRata-rata bidan melakukan imd pada pertolongan persalinannya adalah 66%, sedangkan 34% tidak dilakukan imd, pada umumnya alasan bidan tidak melakukan imd pada

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconProsedur pencairan surat permintaan pembayaran (spp)

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconAnd the Hour is coming without any doubt, and Allah will raise up all those in the graves. (Surat al-Hajj, 7)

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconTidak Berguna "Amir, cepat sikit makan malam sudah siap"

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconSummary of advice in relation to the potential impacts of coal seam gas extraction in the surat and bowen basins, queensland

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconPerempuan Yang Tidak Memejam Mata; Karya Indah Dibalik Peristiwa Berdarah

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconChin Wei memperlihatkan surat itu kepada Sun Pao dan Ching-ching

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti icon1 Saya tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian atau kehilangan disebabkan maklumat daripada analisa ini 2

Penerbitan surat keterangan tidak terbukti iconKetika cahaya tauhid padam di muka bumi, maka kegelapan yang tebal hampir saja menyelimuti akal. Di sana tidak tersisa orang-orang yang bertauhid kecuali

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница